Kamis, 01 Mei 2008

Pemerintah Anaktirikan Guru Madrasah

Oleh : Sigit Zulmunir

11-Apr-2008, 19:21:20 WIB - [www.kabarindonesia.com]

KabarIndonesia - GARUT - Persatuan Guru Madrasah (PGM) menilai pemerintah telah menganaktirikan para guru di lingkungan Departem Agama. Pasalnya kesejahteraan para guru di lingkungan dinas pendidikan lebih diprioritaskan dibanding guru madrasah.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD PGM) Ade Poniman, paradigma pemerintah hingga saat ini masih menganggap guru yang ada di lingkungan Depag dari mulai RA hingga MA, hanya sebagai guru yang mengajar mata pelajaran agama saja. Oleh karenanya menimbulkan polemik garis pemisah antara guru Depag dan Disdik.

"Padahal kami juga sama mengajar mata pelajaran lain seperti guru pada umumnya." tukasnya.

Para Guru Depag juga lanjut Ade, memiliki kewajiban yang sama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. selain itu guru pun berhak mendapatkan kesejahteraan yang layak dari pemerintah sesuai dengan undang-undang pendidikan No 20/2003 dan UU 14/2005.

"Kenyataan dilapangan hal itu sulit untuk diwujudkan, baik dalam meningkatkan SDM maupun sarana dan prasarana pendidikan. Seperti halnya dalam penempatan guru bantu, Depag hanya mendapat kuota satu orang per kecamatan. Sedangkan dari dinas pendidikan keberadaan guru bantu hampir ada di setiap sekolah." keluh Ade di sela-sela seminar peningkatan kualitas guru madrasah di salah satu hotel cipanas, garut.

Selain itu, para guru di Kab Garut madrasah yang berjumlah sekitar tujuh ribu orang kerap tidak mendapatkan kesejahteraan yang dianggarkan dari APBD Kabupate.

"Setiap bulan para guru dinas pendidikan selalu mendapatkan insentif dari pihak pemkab. Bahkan para guru honorernya satu minggu ytang lalu mendapatkan kucuran dana yang masing-masing menerima Rp80 ribu/orang." tandasnya.

Blog: http://www.pewarta-kabarindonesia.blogspot.com/
Alamat ratron (surat elektronik): redaksi@kabarindonesia.com
Berita besar hari ini...!!! Kunjungi segera:
www.kabarindonesia.com

Rabu, 30 April 2008

Diduga Aniaya Murid, Guru Ditangkap Polisi

PALEMBANG - Guru SMU Negeri Jalan Jurbi Rustam, Lebong Siareng, IT I Palembang, berinisial Ak (40), ditangkap unit Pidana Umum (Pidum) Poltabes Palembang, Jumat (18/4/2008).

Ak ditangkap saat sedang berada di rumahnya. Guru olahraga tersebut, terpaksa di

amankan aparat, setelah dilaporkan korbannya, Randi Aditya (16), warga Jalan Perintis Kemerdekaan Lorong Manggar 2 Rt. 14 Palembang, Senin 14 April ke Mapoltabes Palembang.

Saat ditemui di Mapoltabes Palembang, Ak membantah tuduhan telah menganiaya korbannya. Menurut dia, saat itu dia sedang melakukan razia rambut panjang kepada para siswanya. Kemudian, dia melihat korbannya, lalu menyuruh dia ikut dalam barisan.

"Ya, seperti itulah ceritanya. Tetapi, kalau saya bicara benar, nanti ada yang tersinggung dan semuanya bisa terancam,"ujar Ak singkat.

Peristiwa penganiayaan itu terjadi Senin 14 April sekitar pukul 09.00 WIB. (Muhammad Uzair/Sindo/sis)
Jum'at, 18 April 2008 - 22:22 wib

Puluhan Guru Ditangkap

Kebocoran UN

Puluhan Guru Ditangkap

[JAKARTA] Puluhan guru dari beberapa daerah yang diduga terlibat pembocoran ujian nasional (UN), telah ditangkap dan dijadikan tersangka. Hingga, Kamis (24/4) malam, sedikitnya empat kepala sekolah dan 26 guru ditangkap dan dijadikan tersangka. Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional (Itjen Depdiknas) mengakui keterlibatan oknum guru dalam melakukan aksi kecurangan UN yang dilakukan oleh sejumlah sekolah di berbagai daerah.

"Dalam catatan dan laporan kami sementara ini, di lapangan sudah empat daerah yang dinyatakan curang, baik itu bocor soal dan jawaban maupun perjokian oleh sejumlah guru. Bukan mustahil sejumlah guru lainnya yang terlibat akan dimintai keterangan," ujar Inspektur Jenderal (Irjen) Depdiknas, Muhammad Sofyan kepada SP di Jakarta, Jumat (25/4).

Keempat daerah tersebut, kata Sofyan, masing-masing Deli Serdang (Sumatera Utara), Makassar (Sulawesi Selatan), Solo (Jawa Tengah), dan Batam (Kepulauan Riau). ''Untuk Batam, dari 16 sekolah yang dilaporkan sementara, 9 SMK diduga bocor,'' ujarnya.

Ia menegaskan, kasus-kasus tersebut pasti dilaporkan kepada pihak berwajib, karena sudah menjadi komitmen Mendiknas Bambang Sudibyo, untuk menindak tegas siapa pun yang berlaku curang dalam pelaksa- naan UN.

Selain hukuman pidana, para pelaku juga akan dikenakan sanksi administratif. Pasalnya, jelas Sofyan, perbuatan-perbuatan curang tersebut sudah merupakan tindakan yang melawan hukum, karena telah membocorkan rahasia negara dan menyalahgunakan dokumen negara.

Sementara itu, Ketua Umum Badan Standardisasi Nasional Pendidikan, Prof Dr Yunan Yusuf mengungkapkan, secara kuantitatif, kasus kebocoran soal penyelenggaraan UN cenderung menurun dibandingkan tahun lalu. Namun, secara kualitatif cenderung meningkat.

''Tahun lalu terjadi kasus kebocoran soal di 9 provinsi dan melibatkan 11 oknum sekolah, yaitu guru, karyawan sekolah, serta peserta ujian, maka tahun ini kasus kebocoran hanya terjadi di 4 provinsi, yaitu di Medan, Batam, Makassar, dan Jayapura. Namun, jumlah guru dan kepala sekolah yang terlibat jauh lebih banyak,'' ujar Yunan kepada SP, Jumat pagi.

Yunan menambahkan, berdasarkan informasi terakhir yang diperolehnya, cukup banyak oknum kepala sekolah dan guru yang saat ini diamankan polisi dan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembocoran soal UN. Perinciannya, di Medan (17 guru), Batam (8 guru), Makassar (3 kepala sekolah), dan di Jayapura (1 guru dan 1 kepala sekolah).

Para tersangka pembocor UN tersebut terancam hukuman penjara paling sedikit 5 tahun jika di pengadilan terbukti bersalah karena membocorkan lembar rahasia negara dalam format UN.

Sesuai Kemampuan

Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Djemari Mardapi mengatakan, soal UN sudah sesuai dengan kemampuan peserta didik. Sebab, soal-soal itu telah dikaji dan diperbarui oleh guru mata pelajaran sebelum di-UN-kan. "Untuk soal matematika, yang mengkaji dan memperbaruinya justru dari asosiasi guru matematika. Untuk soal mata pelajaran lainnya, dosen-dosenlah yang mengkajinya," katanya di Jakarta, Kamis.

Terkait dengan itu, Sekretaris Forum Martabat Guru Indonesia (FMGI) Lampung Gino Vanollie mengemukakan, tingkat kesulitan soal yang dialami peserta didik salah satunya karena standar pelayanan pendidikan yang belum merata. [E-5/W-12]

http://www.suarapembaruan.com/News/2008/04/25/Utama/ut03.htm

Selasa, 22 April 2008

TATACARA PEMILIHAN KETUA

KEPUTUSAN MUSYAWARAH
GURU MADRASAH KOTA
BANDUNG
NOMOR : 03/MGM.KOTA BDG/III/2008

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN
DEWAN PENGURUS GURU MADRASAH KOTA
BANDUNG

Pasal 1
Sistem Pemilihan

(1) Ketua dipilih secara langsung, bebas dan rahasia.

(2) Ketua terpilih sekaligus sebagai Ketua Formatur.

(3) Susunan dan komposisi pengurus ditetapkan oleh formatur berdasarkan ketentuan dalam AD/ART yang mengatur struktur organisasi.

Pasal 2
Tahap Pencalonan dan Pemilihan Ketua

(1) Setiap KKM mengajukan 1 (satu) orang bakal calon Ketua.

(2) Bakal calon ketua yang diusulkan dapat dipilih dari anggota KKM yang berbeda.

(3) Apabila ada 1 (satu) orang bakal calon ketua yang mendapat dukungan suara setengah ditambah satu jumlah KKM maka secara otomatis ditetapkan menjadi Ketua terpilih.

(4) Penetapan bakal calon ketua menjadi ketua, dilakukan pemungutan suara yaitu one man one vote (satu orang satu suara).

(5) Calon yang mendapatkan suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua terpilih.

Pasal 3
Penyusunan Pengurus

(1) Ketua terpilih bersama formatur lainnya diberikan mandat penuh untuk menyusun Dewan Pengurus, sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Rumah Tangga.

(2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung,

Tanggal : 17 Maret 2008

PIMPINAN SIDANG

Ketua

Drs. H. Tatan Jamaludin, M.MPd.

Anggota

Drs. Tendi Rustandi

Anggota

Momon Sudarma, S.Pd.,M.Si.

Anggota

Solehudin, S.Ag.

Anggota

Drs. Didi

Anggota

Drs. Dede Abdul Bar

Anggota

Drs. Enjang Sunandar

KEPUTUSAN MUSYAWARAH
GURU MADRASAH KOTA
BANDUNG
NOMOR :04/MGM.KOTA BDG/III/2008

TENTANG

REKOMENDASI MUSYAWARAH GURU MADRASAH
DI BANDUNG TANGGAL 17 MARET 2008

Musyawarah Guru Madrasah Kota Bandung melihat:

(1) Bahwa Otonomi Daerah adalah bentuk demokratisasi dibidang penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, perlu disikapi secara proporsional dan berkeadilan.

(2) Aspek pendidikan merupakan aspek pembangunan yang strategis dalam meningkatkan sumberdaya manusia, perlu dilaksanakan secara merata, berkesejahteraan, berkeadilan dan menjawab kebutuhan masyarakat.

(3) Madrasah dan elemen madrasah di dalamnya adalah bagian dari pelaku aktif pembangunan Kota Bandung perlu mendapat perhatian yang proporsional dan berkeadilan.

(4) Mendorong Pemerintah Kota Bandung untuk melakukan regulasi dalam pendidikan daerah Kota Bandung yang berwawasan nilai agamis, berkeunggulan dan berkeadilan.

(5) Mendorong Pemerintah Kota Bandung untuk memperhatikan madrasah dan elemen madrasah sebagai bagian nyata dari warga Kota Bandung.

(6) Mendorong Departemen Agama untuk memberikan jaminan hukum dan kepastian hukum terhadap guru-guru honorer di lingkungan kerja Departemen Agama.

Ditetapkan di : Bandung,

Tanggal : 17 Maret 2008

PIMPINAN SIDANG

Ketua

Drs. H. Tatan Jamaludin, M.MPd.

Anggota

Drs. Tendi Rustandi

Anggota

Momon Sudarma, S.Pd.,M.Si.

Anggota

Solehudin, S.Ag.

Anggota

Drs. Didi

Anggota

Drs. Dede Abdul Bar

Anggota

Drs. Enjang Sunandar

AD/ART

KEPUTUSAN MUSYAWARAH GURU MADRASAH

Nomor : 02 /MGM.Bdg/III/2008

TENTANG

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

PERSATUAN GURU MADRASAH

KOTA BANDUNG

Menimbang : a. Bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Guru Madrasah Jawa Barat merupakan landasan dalam mengimplementasikan dan mengembangkan organisasi PGM di tingkat daerah,

b. bahwa berdasarkan musyawarah guru madrasah kota Bandung menetapkan pentingnya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga guru madrasah kota Bandung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.;

2. Pasal 1 ayat (19), Pasal 41 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Memperhatikan : 1. Saran dan rekomendasi Musyawarah guru madrasah kota Bandung

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan dan mensahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Guru Madrasah Kota Bandung.

KEDUA : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Guru Madrasah Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Amar PERTAMA, merupakan konstitusi bagi organisasi dan menjadi pedoman bagi setiap Pengurus dan Anggota Persatuan Guru Madrasah Kota Bandung.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal disahkan.

Ditetapkan di : Bandung,

Tanggal : 17 Maret 2008

PIMPINAN SIDANG

Ketua

Drs. H. Tatan Jamaludin, M.MPd.

Anggota

Drs. Tendi Rustandi

Anggota

Momon Sudarma, S.Pd.,M.Si.

Anggota

Solehudin, S.Ag.

Anggota

Drs. Didi

Anggota

Drs. Dede Abdul Bar

Anggota

Drs. Enjang Sunandar

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam AD/ART ini, yang dimaksud :

(1) Guru atau sebutan lain adalah tenaga pendidik, baik yang berada pada satuan pendidikan dasar dan menengah di wilayah kerja Dinas Pendidikan maupun Departemen Agama serta departemen lain di Kota Bandung.

(2) Madrasah atau sebutan lain adalah satuan pendidikan dasar dan menengah.

(3) Organisasi adalah PGM Kota Bandung

(4) Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Bandung

BAB II
NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Organisasi ini bernama PERSATUAN GURU MADRASAH KOTA BANDUNG, disingkat PGM Kota Bandung.

(2) PGM Kota Bandung didirikan pada tanggal 17 Maret 2008 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

(3) PGM Kota Bandung bertempat kedudukan di Kota Bandung.

BAB IIi

ASAS, DASAR, BENTUK DAN SIFAT

Pasal 3

PGM Kota Bandung berasaskan Islam

Pasal 4

PGM Kota Bandung berdasarkan :

(1) Pancasila

(2) Undang-undang Dasar 1945

(3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

(4) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Pasal 5

Organisasi berbentuk organisasi profesi

Pasal 6

Organisasi bersifat independen, profesional, religius dan sosial.

BAB IV
TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 7

Organisasi bertujuan :

(1) mendukung usaha dan agenda PGM Provinsi Jawa Barat

(2) menegakkan kode etik profesi guru

(3) memberikan bantuan hukum pada guru

(4) memberikan perlindungan profesi guru

(5) melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru

(6) memajukan pendidikan nasional

Pasal 8

Organisasi berfungsi

(1) menindaklanjuti program dan agenda PGM Provinsi Jawa Barat

(2) memajukan profesi

(3) meningkatkan kompetensi,

(4) meningkatkan karier

(5) meningkatkan wawasan kependidikan

(6) memberikan perlindungan profesi

(7) meningkatkan kesejahteraan

(8) meningkatkan pengabdian kepada masyarakat

BAB V

TUGAS POKOK

Pasal 9

Organisasi memiliki tugas pokok :

(1) Melaksanakan pertemuandan kegiatansecara berkesinambungan

(2) berperan aktif dalam meningkatkan dan mengembangan kualitas pendidikan

(3) mengembangkan organsasi PGM sebagai sarana meningkatkan profesi dan ukhuwwah.

(4) mendorong peningkatan kesejahteraan guru madrasah

BAB VI

KEANGGOTAAN

Pasal 10

Keanggotaan PGM KOTA BANDUNG adalah seluruh guru madrasah yang berada di wilayah kerja Kota Bandung.

BAB VII

ORGANISASI, KEPENGURUSAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 11

Organisasi terdiri atas :

a. PGM KOTA BANDUNG.

b. PGM KOTA BANDUNG Ranting.

c. MGMP Pada tingkat satuan Pendidikan.

Pasal 12

(1) Kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bagian (a) dan (b), terdiri dari :

a. Pengurus;

b. Dewan Pembina;

c. Dewan Penasehat.

(2) Kepengurusan MGMP Pada tingkat satuan pendidikan di serahkan pada Pimpinan Madrasah dan kebutuhan masing-masing.

Pasal 13

Organisasi memiliki pembina yang terdiri dari :

(1) Walikota Bandung

(2) Ketua DPRD Kota Bandung

(3) Kepala Kantor Departemen Agama Kota Bandung

(4) Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung

(5) Ketua Umum MUI Kota Bandung

(6) Ketua Umum Dewan Pendidikan Kota Bandung

(7) Ketua Umum Dewan Pendidikan Madrasah Kota Bandung

Pasal 14

Penasehat Organisasi terdiri dari :

(1) Kepala Seksi Mapenda Islam Depag Kota Bandung

(2) Ulama

(3) Tokoh Pendidikan

Pasal 15

(1) Organisasi PGM KOTA BANDUNG memiliki badan otonom yang berwenang dalam menjalankan organisasi sebagai mitra PGM Kota Bandung

(2) Ketentuan badan otonom akan diatur dalam peraturan organisasi

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 16

Keuangan Organisasi diperoleh dari :

(1) Dana alokasi organisasi dari PGM Provinsi

(2) Iuran anggota

(3) Infaq, shodaqoh, zakat, hibah dan bantuan lain yang tidak mengikat

(4) Usaha lain yang halal dan syah

BAB IX

ATRIBUT

Pasal 17

PGM KOTA BANDUNG memiliki lambang yang sesuai dengan moto perjuangan pendidikan Islam

BAB X
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

DAN PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 18

Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan dalam Musyawarah Guru madrasah yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah peserta utusan, dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta yang hadir.

Pasal 19

(1) Organisasi dapat dilbubarkan atas permintaan seluruh tingkatan organisasi yang ada, dan hanya dapat dilakukan berdasarkan Keputusan Musyawarah Guru madrasah yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah peserta utusan serta disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta yang hadir.

(2) Seluruh harta kekayaan organisasi yang dibubarkan setelah dihitung kewajiban-kewajiban yang harus dilunasi, sisanya diserahkan kepada lembaga/badan yang mengurus pendidikan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Organisasi.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga atau peraturan lain yang berlaku dalam organisasi PGM Kota Bandung

(2) Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal disahkan.

Ditetapkan di : Bandung,

Tanggal : 17 Maret 2008

PIMPINAN SIDANG

Ketua

Drs. H. Tatan Jamaludin, M.MPd.

Anggota

Drs. Tendi Rustandi

Anggota

Momon Sudarma, S.Pd.,M.Si.

Anggota

Solehudin, S.Ag.

Anggota

Drs. Didi

Anggota

Drs. Dede Abdul Bar

Anggota

Drs. Enjang Sunandar

ANGGARAN RUMAH TANGGA

PERSATUAN GURU MADRASAH KOTA BANDUNG

BAB I

KEANGGOTAAN

Pasal 1

Keanggotaan PGM KOTA BANDUNG adalah seluruh guru madrasah dari satuan pendidikan

Pasal 2

Keanggotaan PGM KOTA BANDUNG terdiri dari anggota biasa dan anggota kehormatan.

Pasal 3

(1) Anggota biasa adalah seluruh guru madrasah yang ada di wilayah kerja Kota Bandung

(2) Angggota kehormatan adalah warga masyarakat atau pihak tertentu yang memiliki kepedulian terhadap guru madrasah, pendidikan madrasah dan pendidikan nasional.

(3) Pengangkatan anggota kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pengurus organisasi setelah mendengar pendapat dan usulan dari Pengurus organisasi lain.

(4) Pengangkatan anggota kehormatan oleh Pengurus organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Musyawarah Guru madrasah untuk mendapat pengesahan.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 4

(1) Setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam organisasi.

(2) Anggota biasa mempunyai hak, antara lain :

a. Mendapat perlakuan yang sama dalam organisasi;

b. Berbicara dan mengeluarkan pendapat baik lisan maupun dengan tulisan dalam setiap kesempatan untuk kepentingan organisasi;

c. Mendapat perlindungan, pelatihan dan pengembangan profesi dari organisasi

d. Memilih dan dipilih dalam kepengurusan.

(3) Anggota biasa mempunyai kewajiban, antara lain :

a. Melaksanakan dan menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta segala ketentuan/peraturan yang ditetapkan oleh organisasi;

b. Menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik organisasi;

c. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan organisasi;

d. Membayar iuran kepada organisasi yang besar/jumlahnya ditetapkan dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 5

(1) Anggota kehormatan mempunyai hak, antara lain :

a. Hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c;

b. Tidak mempunyai hak pilih, akan tetapi dapat dipilih dalam kepengurusan.

(2) Anggota kehormatan mempunyai kewajiban, antara lain :

a. Membantu organisasi baik secara moril maupun materiil;

b. Memberikan saran dan pendapat demi kemajuan organisasi.

BAB III
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 6

(1) Kepengurusan PGM KOTA BANDUNG terdiri dari unsur :

a. Pengurus;

b. Dewan Pembina;

c. Dewan Penasehat.

(2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :

a. Ketua Umum;

b. Sekretaris;

c. Bendahara;

d. Bidang-bidang sesuai keperluan

(3) Untuk pertama kali sesuai keperluan, bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, terdiri dari :

a. Bidang Organisasi dan Keanggotaan;

b. Bidang Kerja Sama/Hubungan Antar Lembaga; dan

c. Bidang Pemberdayaan Guru Madrasah.

BAB IV
TUGAS POKOK KEPENGURUSAN

Pasal 7

(1) Pengurus PGM KOTA BANDUNG adalah pemegang mandat Musyawarah Guru madrasah merupakan pemimpin tertinggi organisasi tingkat Kota Bandung yang bersifat kolektif, dan antara lain bertugas:

a. Menjalankan segala ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan musyawarah guru madrasah, dan keputusan-keputusan lain yang ditetapkan organisasi;

b. Menyelenggarakan rapat kerja guru madrasah, rapat pleno pengurus, dan rapat-rapat lainnya;

c. Melakukan hubungan kerjasama, konsultasi, koordinasi baik secara intern maupun ekstern dengan dengan instansi/lembaga atau badan-badan lain yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan organisasi;

d. Mengupayakan penggalian sumber dana untuk keperluan/kegiatan organisasi;

e. Mengupayakan penyelenggaraan musyawarah guru madrasah dapat dilaksanakan tepat waktu di akhir masa jabatan kepengurusan;

f. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban mengenai penyelenggaraan organisasi di akhir masa jabatan di hadapan Musyawarah Guru madrasah.

(2) Dewan Pembina dan Dewan Penasehat merupakan bahagian dari kepengurusan PGM KOTA BANDUNG yang bersifat kolektif, dan antara lain bertugas :

a. Menjalankan segala ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan Musyawarah Guru madrasah, dan keputusan-keputusan lain yang ditetapkan organisasi.

b. Memberikan pertimbangan, mengajukan usul, saran dan pendapat baik diminta maupun atas inisiatif sendiri kepada Pengurus demi kepentingan organisasi;

c. Membantu pengupayaan pelaksanaan tugas Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f.

Pasal 8

MASA JABATAN PENGURUS

(1) Masa jabatan Pengurus PGM KOTA BANDUNG adalah 3 (tiga) tahun.

(2) Ketua PGM KOTA BANDUNG, setelah masa jabatannya berakhir dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

BAB V

MUSYAWARAH

Pasal 9

Musyawarah Guru madrasah

(1) Musyawarah Guru madrasah adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat Kota, yang diadakan dalam rangka pengambilan keputusan mengenai kebijakan organisasi yang bersifat strategis dan menyeluruh.

(2) Musyawarah Guru madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh :

a. Pengurus;

b. Dewan Pembina dan Dewan Penasehat PGM KOTA BANDUNG;

c. Anggota PGM KOTA BANDUNG

(3) Selain yang dimaksud pada ayat (2), musyawarah Guru madrasah dapat dihadiri oleh anggota kehormatan dan lain-lain yang diundang sebagai peninjau dan/atau nara sumber.

BAB VII

RAPAT-RAPAT

Rapat Kerja

Pasal 10

(1) Rapat Kerja Guru madrasah adalah rapat yang diselenggarakan oleh Pengurus PGM KOTA BANDUNG dalam rangka perumusan kebijakan-kebijakan organisasi yang telah diputuskan oleh Musyawarah Guru madrasah serta penetapan keputusan-keputusan lain yang bersifat strategis dan dipandang perlu sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas-tugas organisasi.

(2) Rapat Kerja Guru madrasah diselenggarakan pasca Musyawarah Guru madrasah, yang waktu pelaksanaannya ditetapkan oleh Pengurus PGM Kota Bandung.

(3) Rapat Kerja dihadiri oleh :

a. Pengurus PGM Kota Bandung

b. Dewan Pembina PGM KOTA BANDUNG;

c. Dewan Penasehat PGM KOTA BANDUNG;

d. Lain-lain yang diundang sebagai peninjau dan/atau nara sumber.

Bagian Kedua

Rapat Pleno

Pasal 11

(1) Rapat Pleno Pengurus PGM KOTA BANDUNG adalah rapat yang dihadiri oleh semua anggota pengurus harian dan bidang-bidang dalam rangka penetapan langkah-langkah strategis serta evaluasi pelaksanaan hasil-hasil musyawarah guru madrasah dan/atau hasil-hasil rapat kerja guru madrasah serta program organisasi, yang diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

(2) Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh wakil Dewan Penasehat dan Dewan Pembina PGM KOTA BANDUNG.

Bagian Ketiga

Rapat Pengurus Harian

Pasal 12

(1) Rapat Pengurus Harian PGM KOTA BANDUNG adalah rapat rutin yang dihadiri oleh semua anggota pengurus harian dalam rangka evaluasi kinerja, penilaian pelaksanaan tugas dan hasil-hasil yang telah dicapai serta yang masih perlu dilakukan, dan hal-hal lain yang perlu dibahas sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas kepengurusan.

(2) Rapat Pengurus Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diadakan setiap waktu sesuai keperluan.

(3) Dalam rapat pengurus harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bila dipandang perlu dapat dihadiri oleh bidang-bidang/seksi-seksi.

(4) Selain dalam rapat pengurus harian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bidang-bidang/seksi-seksi dapat mengadakan rapat-rapat sendiri sesuai keperluan.

Pasal 13

Kuorum dan pengambilan keputusan dalam musyawarah dan rapat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9,10,11, dan 12 adalah apabila dihadrii oleh ½ (setengah) ditambah sau dari peserta yang hadir.

Pasal 14

Pengambilan keputusan dalam musyawarah dan rapat-rapatr organisasi PGM Kota Bandung diupayakan melalui musyawarah dan mufakat, dan apabila melalui musyawrah dan mufakat tidak tercapai keputusan, penmgambilan keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

BAB VIII

ATRIBUT

Pasal 15

Organisasi PGM KOTA BANDUNG mempunyai atribut berupa lambang, bendera, lagu mars dan hymne, serta atribut lainnya.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

(1) Dalam penyelenggaraan organisasi dan bersifat khusus, Pengurus PGM KOTA BANDUNG di setiap tingkatan dapat membentuk Kepanitian/Tim yang membantu pelaksanaan tugas-tugas pengurus.

(2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal disahkan.

Ditetapkan di : Bandung,

Tanggal : 17 Maret 2008

PIMPINAN SIDANG

Ketua

Drs. H. Tatan Jamaludin, M.MPd.

Anggota

Drs. Tendi Rustandi

Anggota

Momon Sudarma, S.Pd.,M.Si.

Anggota

Solehudin, S.Ag.

Anggota

Drs. Didi

Anggota

Drs. Dede Abdul Bar

Anggota

Drs. Enjang Sunandar

RANCANGAN VISI, MISI DAN

PROGRAM ORGANISASI

I. Visi PGM Kota Bandung

TERWUJUDNYA GURU MADRASAH KOTA BANDUNG YANG HANIF

II. Misi PGM Kota Bandung

1. memberikan perlindungan hukum dalam menjalankan profesi

2. meningkatkan aksesibilitas dan aktualisasi diri dalam pengembangan karir

3. mengembangkan netralitas peran dan fungsi guru dalam pelayanan pendidikan, proses pembangunan

4. meningkatkan kompetensi intelektual

5. mengembangkan profesionalitas guru madrasah

III. KONSEP DAN SASARAN

1. Konsep Pengembangan Organisasi

a. Pemberdayaan sumberdaya organisasi

b. Peningkatan kerjasama antar anggota organisasi dan lembaga yang berkepentingan

2. Sasaran Kegiatan Organisasi

a. Peningkatan martabat guru melalui perlindungan hukum dan pengembangan profesi

b. Peningkatan kompetensi sosial melalui aksesibiltas dan aktualisasi potensi guru

c. Peningkatan peran guru di lingkungan satuan pendidikan, dan masyarakat melalui pengembangan netralitas peran guru

d. Peningkatan kompetensi intelektual guru

e. Pengembangan profesionalitas guru

IV. STRATEGI DAN PROGRAM KERJA

1. STRATEGI ORGANISASI

a. Pendidikan dan pelatihan

b. Advokasi Profesi

c. Pemberdayaan potensi dan kompetensi anggota

2. PROGRAM KERJA

a. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan profesi

b. Melakukan dialog dan komunikasi dengan simpul-simpul pengambil kebijakan pendidikan di Kota Bandung.

c. Mendorong pemerintah Kota untuk mengeluarkan kebijakan yang adil dan proporsional terhadap guru madrasah.

V. IMPLIKASI DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Dibutuhkan kerjasama dan koordinasi antar anggota

2. Melakukan komunikasi intensif dengan pihak eksekutif, legislatif dan juga penyelenggara pendidikan dan perguruan tinggi

Ditetapkan di : Bandung,

Tanggal : 17 Maret 2008

PIMPINAN SIDANG

Ketua

Drs. H. Tatan Jamaludin, M.MPd.

Anggota

Drs. Tendi Rustandi

Anggota

Momon Sudarma, S.Pd.,M.Si.

Anggota

Solehudin, S.Ag.

Anggota

Drs. Didi

Anggota

Drs. Dede Abdul Bar

Anggota

Drs. Enjang Sunandar