Selasa, 22 April 2008

AD/ART

KEPUTUSAN MUSYAWARAH GURU MADRASAH

Nomor : 02 /MGM.Bdg/III/2008

TENTANG

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

PERSATUAN GURU MADRASAH

KOTA BANDUNG

Menimbang : a. Bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Guru Madrasah Jawa Barat merupakan landasan dalam mengimplementasikan dan mengembangkan organisasi PGM di tingkat daerah,

b. bahwa berdasarkan musyawarah guru madrasah kota Bandung menetapkan pentingnya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga guru madrasah kota Bandung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.;

2. Pasal 1 ayat (19), Pasal 41 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Memperhatikan : 1. Saran dan rekomendasi Musyawarah guru madrasah kota Bandung

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan dan mensahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Guru Madrasah Kota Bandung.

KEDUA : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Guru Madrasah Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Amar PERTAMA, merupakan konstitusi bagi organisasi dan menjadi pedoman bagi setiap Pengurus dan Anggota Persatuan Guru Madrasah Kota Bandung.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal disahkan.

Ditetapkan di : Bandung,

Tanggal : 17 Maret 2008

PIMPINAN SIDANG

Ketua

Drs. H. Tatan Jamaludin, M.MPd.

Anggota

Drs. Tendi Rustandi

Anggota

Momon Sudarma, S.Pd.,M.Si.

Anggota

Solehudin, S.Ag.

Anggota

Drs. Didi

Anggota

Drs. Dede Abdul Bar

Anggota

Drs. Enjang Sunandar

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam AD/ART ini, yang dimaksud :

(1) Guru atau sebutan lain adalah tenaga pendidik, baik yang berada pada satuan pendidikan dasar dan menengah di wilayah kerja Dinas Pendidikan maupun Departemen Agama serta departemen lain di Kota Bandung.

(2) Madrasah atau sebutan lain adalah satuan pendidikan dasar dan menengah.

(3) Organisasi adalah PGM Kota Bandung

(4) Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Bandung

BAB II
NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Organisasi ini bernama PERSATUAN GURU MADRASAH KOTA BANDUNG, disingkat PGM Kota Bandung.

(2) PGM Kota Bandung didirikan pada tanggal 17 Maret 2008 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

(3) PGM Kota Bandung bertempat kedudukan di Kota Bandung.

BAB IIi

ASAS, DASAR, BENTUK DAN SIFAT

Pasal 3

PGM Kota Bandung berasaskan Islam

Pasal 4

PGM Kota Bandung berdasarkan :

(1) Pancasila

(2) Undang-undang Dasar 1945

(3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

(4) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Pasal 5

Organisasi berbentuk organisasi profesi

Pasal 6

Organisasi bersifat independen, profesional, religius dan sosial.

BAB IV
TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 7

Organisasi bertujuan :

(1) mendukung usaha dan agenda PGM Provinsi Jawa Barat

(2) menegakkan kode etik profesi guru

(3) memberikan bantuan hukum pada guru

(4) memberikan perlindungan profesi guru

(5) melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru

(6) memajukan pendidikan nasional

Pasal 8

Organisasi berfungsi

(1) menindaklanjuti program dan agenda PGM Provinsi Jawa Barat

(2) memajukan profesi

(3) meningkatkan kompetensi,

(4) meningkatkan karier

(5) meningkatkan wawasan kependidikan

(6) memberikan perlindungan profesi

(7) meningkatkan kesejahteraan

(8) meningkatkan pengabdian kepada masyarakat

BAB V

TUGAS POKOK

Pasal 9

Organisasi memiliki tugas pokok :

(1) Melaksanakan pertemuandan kegiatansecara berkesinambungan

(2) berperan aktif dalam meningkatkan dan mengembangan kualitas pendidikan

(3) mengembangkan organsasi PGM sebagai sarana meningkatkan profesi dan ukhuwwah.

(4) mendorong peningkatan kesejahteraan guru madrasah

BAB VI

KEANGGOTAAN

Pasal 10

Keanggotaan PGM KOTA BANDUNG adalah seluruh guru madrasah yang berada di wilayah kerja Kota Bandung.

BAB VII

ORGANISASI, KEPENGURUSAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 11

Organisasi terdiri atas :

a. PGM KOTA BANDUNG.

b. PGM KOTA BANDUNG Ranting.

c. MGMP Pada tingkat satuan Pendidikan.

Pasal 12

(1) Kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bagian (a) dan (b), terdiri dari :

a. Pengurus;

b. Dewan Pembina;

c. Dewan Penasehat.

(2) Kepengurusan MGMP Pada tingkat satuan pendidikan di serahkan pada Pimpinan Madrasah dan kebutuhan masing-masing.

Pasal 13

Organisasi memiliki pembina yang terdiri dari :

(1) Walikota Bandung

(2) Ketua DPRD Kota Bandung

(3) Kepala Kantor Departemen Agama Kota Bandung

(4) Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung

(5) Ketua Umum MUI Kota Bandung

(6) Ketua Umum Dewan Pendidikan Kota Bandung

(7) Ketua Umum Dewan Pendidikan Madrasah Kota Bandung

Pasal 14

Penasehat Organisasi terdiri dari :

(1) Kepala Seksi Mapenda Islam Depag Kota Bandung

(2) Ulama

(3) Tokoh Pendidikan

Pasal 15

(1) Organisasi PGM KOTA BANDUNG memiliki badan otonom yang berwenang dalam menjalankan organisasi sebagai mitra PGM Kota Bandung

(2) Ketentuan badan otonom akan diatur dalam peraturan organisasi

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 16

Keuangan Organisasi diperoleh dari :

(1) Dana alokasi organisasi dari PGM Provinsi

(2) Iuran anggota

(3) Infaq, shodaqoh, zakat, hibah dan bantuan lain yang tidak mengikat

(4) Usaha lain yang halal dan syah

BAB IX

ATRIBUT

Pasal 17

PGM KOTA BANDUNG memiliki lambang yang sesuai dengan moto perjuangan pendidikan Islam

BAB X
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

DAN PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 18

Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan dalam Musyawarah Guru madrasah yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah peserta utusan, dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta yang hadir.

Pasal 19

(1) Organisasi dapat dilbubarkan atas permintaan seluruh tingkatan organisasi yang ada, dan hanya dapat dilakukan berdasarkan Keputusan Musyawarah Guru madrasah yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah peserta utusan serta disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta yang hadir.

(2) Seluruh harta kekayaan organisasi yang dibubarkan setelah dihitung kewajiban-kewajiban yang harus dilunasi, sisanya diserahkan kepada lembaga/badan yang mengurus pendidikan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Organisasi.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga atau peraturan lain yang berlaku dalam organisasi PGM Kota Bandung

(2) Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal disahkan.

Ditetapkan di : Bandung,

Tanggal : 17 Maret 2008

PIMPINAN SIDANG

Ketua

Drs. H. Tatan Jamaludin, M.MPd.

Anggota

Drs. Tendi Rustandi

Anggota

Momon Sudarma, S.Pd.,M.Si.

Anggota

Solehudin, S.Ag.

Anggota

Drs. Didi

Anggota

Drs. Dede Abdul Bar

Anggota

Drs. Enjang Sunandar

ANGGARAN RUMAH TANGGA

PERSATUAN GURU MADRASAH KOTA BANDUNG

BAB I

KEANGGOTAAN

Pasal 1

Keanggotaan PGM KOTA BANDUNG adalah seluruh guru madrasah dari satuan pendidikan

Pasal 2

Keanggotaan PGM KOTA BANDUNG terdiri dari anggota biasa dan anggota kehormatan.

Pasal 3

(1) Anggota biasa adalah seluruh guru madrasah yang ada di wilayah kerja Kota Bandung

(2) Angggota kehormatan adalah warga masyarakat atau pihak tertentu yang memiliki kepedulian terhadap guru madrasah, pendidikan madrasah dan pendidikan nasional.

(3) Pengangkatan anggota kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pengurus organisasi setelah mendengar pendapat dan usulan dari Pengurus organisasi lain.

(4) Pengangkatan anggota kehormatan oleh Pengurus organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Musyawarah Guru madrasah untuk mendapat pengesahan.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 4

(1) Setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam organisasi.

(2) Anggota biasa mempunyai hak, antara lain :

a. Mendapat perlakuan yang sama dalam organisasi;

b. Berbicara dan mengeluarkan pendapat baik lisan maupun dengan tulisan dalam setiap kesempatan untuk kepentingan organisasi;

c. Mendapat perlindungan, pelatihan dan pengembangan profesi dari organisasi

d. Memilih dan dipilih dalam kepengurusan.

(3) Anggota biasa mempunyai kewajiban, antara lain :

a. Melaksanakan dan menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta segala ketentuan/peraturan yang ditetapkan oleh organisasi;

b. Menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik organisasi;

c. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan organisasi;

d. Membayar iuran kepada organisasi yang besar/jumlahnya ditetapkan dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 5

(1) Anggota kehormatan mempunyai hak, antara lain :

a. Hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c;

b. Tidak mempunyai hak pilih, akan tetapi dapat dipilih dalam kepengurusan.

(2) Anggota kehormatan mempunyai kewajiban, antara lain :

a. Membantu organisasi baik secara moril maupun materiil;

b. Memberikan saran dan pendapat demi kemajuan organisasi.

BAB III
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 6

(1) Kepengurusan PGM KOTA BANDUNG terdiri dari unsur :

a. Pengurus;

b. Dewan Pembina;

c. Dewan Penasehat.

(2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :

a. Ketua Umum;

b. Sekretaris;

c. Bendahara;

d. Bidang-bidang sesuai keperluan

(3) Untuk pertama kali sesuai keperluan, bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, terdiri dari :

a. Bidang Organisasi dan Keanggotaan;

b. Bidang Kerja Sama/Hubungan Antar Lembaga; dan

c. Bidang Pemberdayaan Guru Madrasah.

BAB IV
TUGAS POKOK KEPENGURUSAN

Pasal 7

(1) Pengurus PGM KOTA BANDUNG adalah pemegang mandat Musyawarah Guru madrasah merupakan pemimpin tertinggi organisasi tingkat Kota Bandung yang bersifat kolektif, dan antara lain bertugas:

a. Menjalankan segala ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan musyawarah guru madrasah, dan keputusan-keputusan lain yang ditetapkan organisasi;

b. Menyelenggarakan rapat kerja guru madrasah, rapat pleno pengurus, dan rapat-rapat lainnya;

c. Melakukan hubungan kerjasama, konsultasi, koordinasi baik secara intern maupun ekstern dengan dengan instansi/lembaga atau badan-badan lain yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan organisasi;

d. Mengupayakan penggalian sumber dana untuk keperluan/kegiatan organisasi;

e. Mengupayakan penyelenggaraan musyawarah guru madrasah dapat dilaksanakan tepat waktu di akhir masa jabatan kepengurusan;

f. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban mengenai penyelenggaraan organisasi di akhir masa jabatan di hadapan Musyawarah Guru madrasah.

(2) Dewan Pembina dan Dewan Penasehat merupakan bahagian dari kepengurusan PGM KOTA BANDUNG yang bersifat kolektif, dan antara lain bertugas :

a. Menjalankan segala ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan Musyawarah Guru madrasah, dan keputusan-keputusan lain yang ditetapkan organisasi.

b. Memberikan pertimbangan, mengajukan usul, saran dan pendapat baik diminta maupun atas inisiatif sendiri kepada Pengurus demi kepentingan organisasi;

c. Membantu pengupayaan pelaksanaan tugas Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f.

Pasal 8

MASA JABATAN PENGURUS

(1) Masa jabatan Pengurus PGM KOTA BANDUNG adalah 3 (tiga) tahun.

(2) Ketua PGM KOTA BANDUNG, setelah masa jabatannya berakhir dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

BAB V

MUSYAWARAH

Pasal 9

Musyawarah Guru madrasah

(1) Musyawarah Guru madrasah adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat Kota, yang diadakan dalam rangka pengambilan keputusan mengenai kebijakan organisasi yang bersifat strategis dan menyeluruh.

(2) Musyawarah Guru madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh :

a. Pengurus;

b. Dewan Pembina dan Dewan Penasehat PGM KOTA BANDUNG;

c. Anggota PGM KOTA BANDUNG

(3) Selain yang dimaksud pada ayat (2), musyawarah Guru madrasah dapat dihadiri oleh anggota kehormatan dan lain-lain yang diundang sebagai peninjau dan/atau nara sumber.

BAB VII

RAPAT-RAPAT

Rapat Kerja

Pasal 10

(1) Rapat Kerja Guru madrasah adalah rapat yang diselenggarakan oleh Pengurus PGM KOTA BANDUNG dalam rangka perumusan kebijakan-kebijakan organisasi yang telah diputuskan oleh Musyawarah Guru madrasah serta penetapan keputusan-keputusan lain yang bersifat strategis dan dipandang perlu sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas-tugas organisasi.

(2) Rapat Kerja Guru madrasah diselenggarakan pasca Musyawarah Guru madrasah, yang waktu pelaksanaannya ditetapkan oleh Pengurus PGM Kota Bandung.

(3) Rapat Kerja dihadiri oleh :

a. Pengurus PGM Kota Bandung

b. Dewan Pembina PGM KOTA BANDUNG;

c. Dewan Penasehat PGM KOTA BANDUNG;

d. Lain-lain yang diundang sebagai peninjau dan/atau nara sumber.

Bagian Kedua

Rapat Pleno

Pasal 11

(1) Rapat Pleno Pengurus PGM KOTA BANDUNG adalah rapat yang dihadiri oleh semua anggota pengurus harian dan bidang-bidang dalam rangka penetapan langkah-langkah strategis serta evaluasi pelaksanaan hasil-hasil musyawarah guru madrasah dan/atau hasil-hasil rapat kerja guru madrasah serta program organisasi, yang diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

(2) Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh wakil Dewan Penasehat dan Dewan Pembina PGM KOTA BANDUNG.

Bagian Ketiga

Rapat Pengurus Harian

Pasal 12

(1) Rapat Pengurus Harian PGM KOTA BANDUNG adalah rapat rutin yang dihadiri oleh semua anggota pengurus harian dalam rangka evaluasi kinerja, penilaian pelaksanaan tugas dan hasil-hasil yang telah dicapai serta yang masih perlu dilakukan, dan hal-hal lain yang perlu dibahas sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas kepengurusan.

(2) Rapat Pengurus Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diadakan setiap waktu sesuai keperluan.

(3) Dalam rapat pengurus harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bila dipandang perlu dapat dihadiri oleh bidang-bidang/seksi-seksi.

(4) Selain dalam rapat pengurus harian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bidang-bidang/seksi-seksi dapat mengadakan rapat-rapat sendiri sesuai keperluan.

Pasal 13

Kuorum dan pengambilan keputusan dalam musyawarah dan rapat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9,10,11, dan 12 adalah apabila dihadrii oleh ½ (setengah) ditambah sau dari peserta yang hadir.

Pasal 14

Pengambilan keputusan dalam musyawarah dan rapat-rapatr organisasi PGM Kota Bandung diupayakan melalui musyawarah dan mufakat, dan apabila melalui musyawrah dan mufakat tidak tercapai keputusan, penmgambilan keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

BAB VIII

ATRIBUT

Pasal 15

Organisasi PGM KOTA BANDUNG mempunyai atribut berupa lambang, bendera, lagu mars dan hymne, serta atribut lainnya.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

(1) Dalam penyelenggaraan organisasi dan bersifat khusus, Pengurus PGM KOTA BANDUNG di setiap tingkatan dapat membentuk Kepanitian/Tim yang membantu pelaksanaan tugas-tugas pengurus.

(2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal disahkan.

Ditetapkan di : Bandung,

Tanggal : 17 Maret 2008

PIMPINAN SIDANG

Ketua

Drs. H. Tatan Jamaludin, M.MPd.

Anggota

Drs. Tendi Rustandi

Anggota

Momon Sudarma, S.Pd.,M.Si.

Anggota

Solehudin, S.Ag.

Anggota

Drs. Didi

Anggota

Drs. Dede Abdul Bar

Anggota

Drs. Enjang Sunandar

RANCANGAN VISI, MISI DAN

PROGRAM ORGANISASI

I. Visi PGM Kota Bandung

TERWUJUDNYA GURU MADRASAH KOTA BANDUNG YANG HANIF

II. Misi PGM Kota Bandung

1. memberikan perlindungan hukum dalam menjalankan profesi

2. meningkatkan aksesibilitas dan aktualisasi diri dalam pengembangan karir

3. mengembangkan netralitas peran dan fungsi guru dalam pelayanan pendidikan, proses pembangunan

4. meningkatkan kompetensi intelektual

5. mengembangkan profesionalitas guru madrasah

III. KONSEP DAN SASARAN

1. Konsep Pengembangan Organisasi

a. Pemberdayaan sumberdaya organisasi

b. Peningkatan kerjasama antar anggota organisasi dan lembaga yang berkepentingan

2. Sasaran Kegiatan Organisasi

a. Peningkatan martabat guru melalui perlindungan hukum dan pengembangan profesi

b. Peningkatan kompetensi sosial melalui aksesibiltas dan aktualisasi potensi guru

c. Peningkatan peran guru di lingkungan satuan pendidikan, dan masyarakat melalui pengembangan netralitas peran guru

d. Peningkatan kompetensi intelektual guru

e. Pengembangan profesionalitas guru

IV. STRATEGI DAN PROGRAM KERJA

1. STRATEGI ORGANISASI

a. Pendidikan dan pelatihan

b. Advokasi Profesi

c. Pemberdayaan potensi dan kompetensi anggota

2. PROGRAM KERJA

a. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan profesi

b. Melakukan dialog dan komunikasi dengan simpul-simpul pengambil kebijakan pendidikan di Kota Bandung.

c. Mendorong pemerintah Kota untuk mengeluarkan kebijakan yang adil dan proporsional terhadap guru madrasah.

V. IMPLIKASI DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Dibutuhkan kerjasama dan koordinasi antar anggota

2. Melakukan komunikasi intensif dengan pihak eksekutif, legislatif dan juga penyelenggara pendidikan dan perguruan tinggi

Ditetapkan di : Bandung,

Tanggal : 17 Maret 2008

PIMPINAN SIDANG

Ketua

Drs. H. Tatan Jamaludin, M.MPd.

Anggota

Drs. Tendi Rustandi

Anggota

Momon Sudarma, S.Pd.,M.Si.

Anggota

Solehudin, S.Ag.

Anggota

Drs. Didi

Anggota

Drs. Dede Abdul Bar

Anggota

Drs. Enjang Sunandar

1 komentar:

atep t hadiwa js mengatakan...

hatur nuhun, ngiring maos oge hapunten ngiring nyutat sapalih ad/art pgm kota bandung. kaleresan maksad bade nyusun, mugi teu kaabotan maksad didamel conto.
salam baktos, atep js (mts assakinah - ciamis)