Selasa, 22 April 2008

TATACARA PEMILIHAN KETUA

KEPUTUSAN MUSYAWARAH
GURU MADRASAH KOTA
BANDUNG
NOMOR : 03/MGM.KOTA BDG/III/2008

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN
DEWAN PENGURUS GURU MADRASAH KOTA
BANDUNG

Pasal 1
Sistem Pemilihan

(1) Ketua dipilih secara langsung, bebas dan rahasia.

(2) Ketua terpilih sekaligus sebagai Ketua Formatur.

(3) Susunan dan komposisi pengurus ditetapkan oleh formatur berdasarkan ketentuan dalam AD/ART yang mengatur struktur organisasi.

Pasal 2
Tahap Pencalonan dan Pemilihan Ketua

(1) Setiap KKM mengajukan 1 (satu) orang bakal calon Ketua.

(2) Bakal calon ketua yang diusulkan dapat dipilih dari anggota KKM yang berbeda.

(3) Apabila ada 1 (satu) orang bakal calon ketua yang mendapat dukungan suara setengah ditambah satu jumlah KKM maka secara otomatis ditetapkan menjadi Ketua terpilih.

(4) Penetapan bakal calon ketua menjadi ketua, dilakukan pemungutan suara yaitu one man one vote (satu orang satu suara).

(5) Calon yang mendapatkan suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua terpilih.

Pasal 3
Penyusunan Pengurus

(1) Ketua terpilih bersama formatur lainnya diberikan mandat penuh untuk menyusun Dewan Pengurus, sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Rumah Tangga.

(2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung,

Tanggal : 17 Maret 2008

PIMPINAN SIDANG

Ketua

Drs. H. Tatan Jamaludin, M.MPd.

Anggota

Drs. Tendi Rustandi

Anggota

Momon Sudarma, S.Pd.,M.Si.

Anggota

Solehudin, S.Ag.

Anggota

Drs. Didi

Anggota

Drs. Dede Abdul Bar

Anggota

Drs. Enjang Sunandar

KEPUTUSAN MUSYAWARAH
GURU MADRASAH KOTA
BANDUNG
NOMOR :04/MGM.KOTA BDG/III/2008

TENTANG

REKOMENDASI MUSYAWARAH GURU MADRASAH
DI BANDUNG TANGGAL 17 MARET 2008

Musyawarah Guru Madrasah Kota Bandung melihat:

(1) Bahwa Otonomi Daerah adalah bentuk demokratisasi dibidang penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, perlu disikapi secara proporsional dan berkeadilan.

(2) Aspek pendidikan merupakan aspek pembangunan yang strategis dalam meningkatkan sumberdaya manusia, perlu dilaksanakan secara merata, berkesejahteraan, berkeadilan dan menjawab kebutuhan masyarakat.

(3) Madrasah dan elemen madrasah di dalamnya adalah bagian dari pelaku aktif pembangunan Kota Bandung perlu mendapat perhatian yang proporsional dan berkeadilan.

(4) Mendorong Pemerintah Kota Bandung untuk melakukan regulasi dalam pendidikan daerah Kota Bandung yang berwawasan nilai agamis, berkeunggulan dan berkeadilan.

(5) Mendorong Pemerintah Kota Bandung untuk memperhatikan madrasah dan elemen madrasah sebagai bagian nyata dari warga Kota Bandung.

(6) Mendorong Departemen Agama untuk memberikan jaminan hukum dan kepastian hukum terhadap guru-guru honorer di lingkungan kerja Departemen Agama.

Ditetapkan di : Bandung,

Tanggal : 17 Maret 2008

PIMPINAN SIDANG

Ketua

Drs. H. Tatan Jamaludin, M.MPd.

Anggota

Drs. Tendi Rustandi

Anggota

Momon Sudarma, S.Pd.,M.Si.

Anggota

Solehudin, S.Ag.

Anggota

Drs. Didi

Anggota

Drs. Dede Abdul Bar

Anggota

Drs. Enjang Sunandar

Tidak ada komentar: